JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap keberadaan regulasi daerah yang masih memberikan ruang pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga dua hektare.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin diskusi bersama 22 akademisi, profesor, ilmuwan dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset dalam dan luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pengelolaan ekosistem gambut serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pengarahannya, Prabowo mengatakan masih terdapat delapan Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten yang menurutnya membuka celah bagi masyarakat untuk membakar lahan hingga dua hektare.
Presiden meminta regulasi tersebut segera dikoreksi karena menurutnya pembakaran dengan luasan sebesar itu sangat sulit dikendalikan apabila api berkembang.
“Masih ada delapan Perda di kabupaten yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar dua hektare,” kata Prabowo.
Ia kemudian mempertanyakan bagaimana api dapat dihentikan apabila pembakaran dilakukan hingga mencapai satu atau dua hektare.
“Kalau dia bakar dua hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah satu hektare, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan?”
Dengan nada tegas, Prabowo bahkan menyebut ketentuan tersebut sebagai aturan yang “menipu”.
“Kan itu, itu kan menipu. Perda ini menipu,” tegasnya.
TNI-Polri Dilibatkan, Masyarakat Diminta Tidak Membakar
Prabowo mengatakan pemerintah tidak hanya akan melakukan penertiban regulasi, tetapi juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan.Ia menyampaikan telah menugaskan sekitar 1.000 perwira TNI, mulai dari mayor, letnan kolonel hingga kolonel, untuk turun ke kabupaten-kabupaten guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Polri juga disebut berpotensi dilibatkan.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah siap membantu masyarakat memperoleh solusi pembukaan lahan tanpa pembakaran.
“Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita,” ujar Prabowo.
Namun, Prabowo membedakan persoalan masyarakat dengan korporasi. Menurutnya, perusahaan telah memiliki kewajiban tertentu dalam pengendalian kebakaran, termasuk penyediaan sarana dan tim pemadam kebakaran, sehingga perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan harus ditertibkan.
Para Pakar Soroti Pencegahan Berbasis Sains
Dalam pertemuan tersebut, para akademisi dan pakar tidak hanya membahas persoalan pembakaran lahan, tetapi juga pendekatan yang lebih luas dalam mengelola ekosistem gambut.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan diskusi bersama Presiden mencakup sedikitnya tiga aspek utama, yakni penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.
Presiden sendiri meminta para ilmuwan memberikan solusi berbasis penelitian, termasuk mengenai bagaimana kawasan gambut dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.
Prabowo juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Kesiapan petugas di lapangan, embung, pompa serta sarana pemadam disebut perlu disiapkan sejak awal.
Menurut Presiden, berdasarkan laporan yang diterimanya, keberadaan petugas didarat tetap menjadi unsur penting dalam penanganan kebakaran, meskipun berbagai teknologi dan sarana udara juga digunakan.
BRIN Dorong Deteksi Dini dan Pencegahan Berbasis Desa
Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa pemerintah juga akan memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot). BRIN diminta mendukung pengelolaan gambut melalui pemanfaatan teknologi, termasuk pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk mengantisipasi kebakaran lebih dini.
Arif juga menjelaskan adanya penekanan terhadap pencegahan presisi berbasis desa. Masyarakat desa dinilai memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan dan sumber daya di sekitarnya sehingga dapat menjadi bagian penting dari sistem pencegahan, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain teknologi, para pakar juga membahas aspek ekonomi masyarakat. Hal ini penting karena sekitar 41 juta masyarakat disebut hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga pencegahan kebakaran juga perlu disertai alternatif mata pencaharian dalam jangka pendek, menengah dan panjang.Beberapa alternatif komoditas yang dibahas antara lain sagu untuk jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, serta tanaman hortikultura untuk kebutuhan jangka lebih pendek.
Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional
Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pendekatan pencegahan karhutla, terutama di kawasan gambut. BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan melibatkan ilmuwan serta profesional.
Raja Juli menekankan bahwa pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi.
Dengan demikian, penanganan karhutla ke depan diarahkan tidak hanya pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pembenahan regulasi, deteksi dini, penguatan masyarakat desa, penyediaan sarana pemadam, solusi ekonomi masyarakat, pengawasan korporasi serta pengelolaan gambut berbasis ilmu pengetahuan.
Pertemuan Presiden dengan para akademisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla dipandang sebagai masalah multidimensi yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, ilmuwan, masyarakat dan dunia usaha secara bersamaan.[]
