BANTEN REPORT | JAKARTA — Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk memenuhi kepentingan ekonomi Singapura kembali menjadi sorotan di tengah dinamika hubungan bilateral kedua negara. Isu ini mencakup perdagangan gas alam, ekspor pasir laut, hingga pola perdagangan komoditas Indonesia yang melalui Singapura sebelum dipasarkan ke negara lain.
Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana Indonesia telah memperoleh nilai tambah maksimal dari kekayaan alamnya sendiri?
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyoroti pola perdagangan sumber daya alam Indonesia yang masih banyak melalui Singapura. Menurut pemberitaan pada Jumat (30/10/2026), pola tersebut dinilai berpotensi membuat Indonesia kehilangan sebagian peluang keuntungan ekonomi dari komoditas yang diperdagangkan.
Sorotan ini menguat setelah dinamika hubungan kedua negara meningkat, termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang, Bogor, pada 28 Oktober 2026.
Pasokan Gas Alam Jadi Persoalan Strategis
Salah satu isu utama adalah pasokan gas alam Indonesia ke Singapura. Pemerintah Indonesia mulai membatasi ekspor gas pada 24 Oktober 2026 untuk mengutamakan kebutuhan energi domestik, termasuk bagi wilayah Batam, Bintan, dan Sumatra, serta mendukung pengembangan industri dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pasokan gas tetap memenuhi batas minimum yang diwajibkan dalam kontrak, meskipun volume ekspor dikurangi. Pemerintah menilai kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Di sisi lain, pemerintah Singapura menekankan pentingnya pemenuhan kontrak komersial. Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran kontrak oleh pemasok.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya persoalan perdagangan, melainkan juga menyangkut ketahanan energi, kepastian hukum, dan kepentingan strategis kedua negara.
Pasir Laut dan Perlindungan Kekayaan Maritim
Selain gas alam, pasir laut juga menjadi perhatian. Pada Oktober 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan operasional dua kapal berbendera Singapura yang terindikasi melakukan pengerukan pasir laut di wilayah Indonesia tanpa dokumen perizinan yang sah.
Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas kapal asing di perairan Indonesia. Namun, dugaan pelanggaran oleh kapal tertentu tidak dapat serta-merta digeneralisasi sebagai tindakan seluruh pemerintah atau masyarakat Singapura.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pengambilan, pengolahan, dan perdagangan sumber daya alam berlangsung sesuai hukum, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat Indonesia.
Indonesia Harus Memperkuat Posisi Tawar
Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ekspor komoditas strategis. Indonesia perlu memperkuat industri pengolahan di dalam negeri agar keuntungan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh:
- Memprioritaskan kebutuhan nasional. Ketersediaan energi, bahan baku industri, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum menetapkan volume ekspor.
- Memperkuat hilirisasi. Gas, mineral, hasil laut, dan komoditas perkebunan perlu memberikan nilai tambah melalui industri dalam negeri.
- Menindak perdagangan ilegal. Aparat harus menelusuri rantai pasok, pemilik manfaat perusahaan, serta pihak yang terlibat apabila ditemukan pelanggaran.
- Mengevaluasi kontrak strategis. Pemerintah perlu memastikan kontrak ekspor melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan kewajiban hukum yang sah.
- Meningkatkan diplomasi ekonomi. Indonesia harus mampu bernegosiasi secara tegas dan profesional agar kerja sama bilateral menghasilkan manfaat yang seimbang.
Bukan Antipati terhadap Singapura
Hubungan Indonesia dan Singapura tetap penting bagi perdagangan, investasi, dan stabilitas kawasan. Karena itu, persoalan pemanfaatan sumber daya alam sebaiknya diselesaikan melalui diplomasi yang kuat, penegakan hukum, transparansi kontrak, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Indonesia memiliki hak untuk mengelola kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Intinya, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pemasok sumber daya alam. Indonesia harus mampu menjadi negara yang mengolah, menciptakan nilai tambah, dan menikmati manfaat ekonomi dari kekayaannya sendiri.[]
