JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bergerak sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam mendukung transformasi digital sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang berhak, termasuk kelompok masyarakat yang selama ini berpotensi tidak tercatat dalam sistem.
Melalui skema Perlinsos Digital, masyarakat yang belum terdata atau mengalami kendala dalam mengakses sistem dapat memperoleh bantuan dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data.
Agen Perlinsos Bukan Penentu Penerima Bansos
Luhut menegaskan, Agen Perlinsos bukan pihak yang menentukan seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Peran agen lebih sebagai “loket pelayanan bergerak” yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui sistem pemerintah untuk dilakukan verifikasi secara otomatis berdasarkan integrasi data nasional. Proses pendaftaran juga dapat memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.
“Tujuan dari upaya ini sederhana: jangan sampai ada masyarakat yang berhak, tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena tidak tercatat atau kesulitan mengakses sistem. Birokrasi harus semakin dekat, melayani dengan mudah sehingga bantuan sosial diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Luhut.
Libatkan ASN hingga Masyarakat
DEN mendorong keterlibatan berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), aparatur kewilayahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga masyarakat umum.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena agen dapat membantu warga yang belum memiliki kemampuan atau akses digital memadai untuk masuk ke dalam sistem Perlinsos.
Pemerintah sebelumnya juga telah mengembangkan layanan Perlinsos Digital yang mengintegrasikan sejumlah data pemerintah. Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran sekaligus meningkatkan akurasi penerima bantuan.
Ditargetkan Diluncurkan Nasional Oktober 2026
Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos Digital dapat diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Dalam perkembangan terbaru, Luhut menyebut peluncuran nasional dirancang pada pekan ketiga Oktober.
Pemerintah juga menargetkan pendataan masyarakat miskin semakin komprehensif sebelum sistem diterapkan secara lebih luas.
Dengan digitalisasi tersebut, pemerintah berharap persoalan salah sasaran, masyarakat yang tercecer dari data penerima, serta proses birokrasi yang panjang dapat ditekan.
Transformasi ini pada akhirnya bukan sekadar tentang teknologi, tetapi bagaimana negara menghadirkan pelayanan sosial yang lebih mudah, cepat, transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
