TANGERANG, – Paguyuban Warga Lippo Village Karawaci (Barat, Utara, dan Sentral) bersama Paguyuban Warga Park Serpong melayangkan surat terbuka kepada manajemen Lippo Group, Minggu (1/11/2026). Isinya penolakan terhadap penunjukan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) sebagai pengelola lingkungan, disertai tuntutan transparansi pengelolaan dana iuran warga.
Surat itu ditujukan kepada Group CEO Lippo Indonesia John Riady, James Riady selaku Ultimate Beneficial Owner PT Lippo Karawaci Tbk melalui PT Inti Anugerah Pratama, serta Founder Lippo Group Moctar Riady.
Kronologi versi Warga
Dalam surat tersebut, warga menyebut mereka menggelar aksi damai di depan kantor Lippoland TMD pada Rabu (28/10/2026). Menurut warga, aksi berlangsung aman, tertib, dan tanpa kekerasan maupun kerusakan.
Warga mengungkapkan, pihak Lippoland TMD menolak menerima daftar pertanyaan yang sebelumnya diminta lewat surat bernomor 328/RR-TMD/X-26/TMD-LV tertanggal 24 Oktober 2026. Penolakan itu disebut dipicu permintaan perwakilan warga untuk didampingi awak media. Utusan TMD disebut menyatakan pertemuan hanya untuk pemilik unit dan pengelola, tanpa media.
Warga menyatakan sudah mengalah dengan menyetujui pertemuan tanpa liputan media. Namun, mereka mengaku tetap tidak dapat masuk ke lobi kantor karena barisan petugas keamanan merapat.
Selanjutnya, melalui pesan WhatsApp, pihak TMD membatalkan undangan pertemuan yang dijadwalkan 30 Oktober 2026. Warga menilai hal ini menunjukkan ketidakseriusan TMD menyelesaikan persoalan.
Pada 31 Oktober 2026, warga di sejumlah klaster juga disebut tidak bisa menggunakan kartu akses di boomgate keamanan, yang memicu kemarahan penghuni.
Tiga alasan penolakan
Warga menilai penunjukan PT TMD sebagai bentuk kesewenang-wenangan dengan alasan:
1. Tidak ada keterlibatan warga. Penunjukan dilakukan sepihak oleh manajemen tanpa musyawarah dan persetujuan warga selaku pemilik properti.
2. Pelanggaran hak konsumen dan kepemilikan. Sebagai pembayar service charge, warga merasa berhak mengetahui dan memilih pihak yang mengelola dana mereka.
3. Indikasi ketidaktransparanan. Hadirnya entitas baru dalam rantai pengelolaan dana dinilai menimbulkan dugaan konflik kepentingan dan ketidakefisienan anggaran.
Atas dasar itu, warga menyatakan tidak mengakui legalitas dan legitimasi PT TMD sebagai pengelola lingkungan mereka.
Empat tuntutan
Warga mendesak ketiga petinggi Lippo Group untuk segera:
1. Memberikan penjelasan publik tentang dasar hukum dan kronologi penunjukan PT TMD, serta alasan aspirasi warga diabaikan.
2. Membuka akses bagi auditor independen yang ditunjuk atau disetujui perwakilan warga untuk mengaudit seluruh aliran dana iuran yang disetorkan kepada PT TMD.
3. Menghentikan pemungutan dan operasional administrasi PT TMD di kawasan Lippo Barat, Utara, Sentral, dan Park Serpong hingga ada kesepakatan tertulis dengan perwakilan warga yang sah. Operasional penataan lingkungan tetap berjalan sampai tercapai kesepakatan antara pengembang dan warga soal skema serta lembaga pengelola.
4. Mengembalikan mekanisme pengelolaan lingkungan yang demokratis, transparan, dan disetujui warga.
Tenggat dan langkah lanjutan
Warga menunggu itikad baik dan respons nyata paling lambat tujuh hari kerja sejak surat dipublikasikan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti pada aksi damai dan surat terbuka, dan akan menempuh mekanisme yang lebih terukur bila tuntutan tidak dipenuhi.
Surat ini ditandatangani Perwakilan Warga Lippo Karawaci dan ditembuskan kepada Kementerian ATR/BPN, OJK, YLKI, Gubernur Banten, Kakanwil BPN Banten, Kasat Intel Polres Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang, dinas PUPR dan Perkimtan Kota/Kabupaten Tangerang, Ketua DPRD Kota/Kabupaten Tangerang, Kepala Kantor BPN Kota/Kabupaten Tangerang, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Tata Mandiri Daerah.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh tanggapan dari PT TMD maupun manajemen Lippo Group.
