JAKARTA, BANTEN REPORT — Pemerintah menyoroti sejumlah langkah yang disebut sebagai upaya menutup kebocoran ekonomi dan meningkatkan efisiensi negara menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut terlihat dalam materi presentasi bertajuk “Rekap Jelang 2 Tahun Pemerintahan – Penutupan Kebocoran Ekonomi” yang ditampilkan dalam siaran televisi, Kamis (17/9/2026).
Dalam materi tersebut, pemerintah membagi langkah efisiensi ke dalam sejumlah sektor, antara lain APBN, BUMN dan perekonomian.
Pada sektor APBN, tercantum klaim adanya coret anggaran yang dinilai tidak perlu sebesar Rp306 triliun pada Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025. Pos yang disebut antara lain perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar dan kajian.
Materi itu juga mencantumkan potensi konsolidasi pengadaan sekitar 30–40 persen dari nilai Rp1.200 triliun, dengan estimasi dapat mencapai sekitar Rp1.400 triliun apabila dilaksanakan secara optimal.
Restrukturisasi BUMN
Di sektor BUMN, materi tersebut menyebut adanya penutupan sekitar 300 BUMN menjadi sekitar 75 BUMN, dengan angka penghematan yang ditampilkan sebesar Rp50 triliun.
Selain itu, terdapat keterangan mengenai penghematan overhead direksi dan komisaris dengan potensi mencapai Rp100 triliun.
Pemerintah juga menampilkan target dividen BUMN 2026 sebesar Rp200 triliun. Angka ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menargetkan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026.
Potensi Devisa dan Penertiban Sektor Ekonomi
Pada bagian ekonomi, materi tersebut mencantumkan tambahan devisa dari ekspor satu pintu melalui PT DSI sebesar USD5 miliar dalam dua bulan pertama, serta potensi setara Rp87 triliun dan potensi sekitar Rp500 triliun.
Ada pula angka Rp371 triliun terkait penyitaan tambang dan kebun sawit ilegal, termasuk denda serta penguasaan sekitar 5,8 juta hektare hutan.
Sementara itu, pemerintah juga menyoroti persoalan rente dalam distribusi barang. Materi menampilkan estimasi Rp313 triliun untuk rente bahan pokok yang disebut akan ditangani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Untuk rente barang subsidi, materi tersebut mencantumkan angka sekitar Rp21 triliun yang dikaitkan dengan rantai distribusi BUMN.
Fokus pada Efisiensi dan Kebocoran
Berbagai angka tersebut menggambarkan fokus pemerintah pada efisiensi anggaran, pembenahan tata kelola BUMN, optimalisasi penerimaan negara, serta penertiban distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam.
Namun, angka-angka yang ditampilkan dalam slide tersebut merupakan klaim atau estimasi yang tercantum dalam materi presentasi. Masing-masing angka memerlukan penjelasan mengenai metodologi penghitungan, sumber data, serta realisasi aktualnya agar dapat dinilai secara independen.
Presiden Prabowo sendiri dalam acara Presiden Prabowo Menjawab pada 17 September 2026 menyampaikan bahwa sejumlah BUMN mengalami peningkatan laba pada semester I 2026. Ia antara lain menyebut kenaikan laba PT Timah serta beberapa BUMN lainnya, dan kembali menyampaikan target dividen Rp200 triliun untuk 2026.(Adv)
