SERANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memberikan sorotan khusus terhadap pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan agar alokasi anggaran daerah tepat sasaran serta memberikan dampak perekonomian nyata bagi masyarakat.

Foto di bawah memperlihatkan suasana kerja serta evaluasi kebijakan di lingkungan DPRD Provinsi Banten:

Catatan Penting Pengawasan DPRD

Dalam pengawasannya, DPRD Banten menekankan sejumlah poin kritis yang harus diprioritaskan oleh jajaran eksekutif:

• Pemerataan Infrastruktur Desa:Mendorong agar program pembangunan jalan desa berjalan transparan serta tidak berbenturan dengan anggaran program daerah lain maupun dana desa.
• Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial: Meminta validasi data penerima bantuan program sosial seperti renovasi rumah layak huni dan insentif masyarakat agar benar-benar menjangkau warga kurang mampu.
• Efisiensi & Efektivitas Anggaran: Memastikan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya tinggi secara kualitatif, tetapi juga menghasilkan wujud fisik pembangunan yang berkualitas dan tahan lama.

“Fungsi pengawasan akan terus kami perketat. Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD Banten benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di wilayah pelosok yang membutuhkan akses infrastruktur dan fasilitas dasar,” tegas perwakilan legislator DPRD Banten.

DPRD Banten mengimbau Pemprov Banten untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mencegah kendala teknis di lapangan, sehingga target pencapaian pembangunan tahun ini dapat terealisasi sesuai jadwal yang ditetapkan.